Indonesia Sabet Dua Medali Emas di Malaysia Open 2025

 

Kuala Lumpur – Indonesia berhasil meraih dua medali emas dalam turnamen Malaysia Open 2025, yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Minggu (12/1). Kemenangan ini diraih melalui nomor ganda putra dan tunggal putra.

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil meraih emas di sektor ganda putra setelah mengalahkan pasangan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, dengan skor 21-17, 18-21, 21-15.

Sementara itu, di sektor tunggal putra, Jonatan Christie tampil luar biasa dengan mengalahkan wakil Denmark, Viktor Axelsen, dalam pertandingan ketat selama 75 menit. Jonatan menang dengan skor 14-21, 21-19, 22-20.

Pelatih kepala tim Indonesia, Herry Iman Pierngadi, mengapresiasi pencapaian ini dan berharap tren positif ini berlanjut hingga Olimpiade Paris 2025.

“Ini awal yang sangat baik bagi tim Indonesia. Kami harap para atlet bisa terus konsisten dan membawa prestasi lebih besar,” ujar Herry.

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Sumatera Barat, Warga Panik Berhamburan

 Padang – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sumatera Barat pada Minggu (13/1) pukul 05.47 WIB. Gempa ini berpusat di 96 km barat daya Kabupaten Pesisir Selatan dengan kedalaman 35 km, menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Guncangan kuat dirasakan di sejumlah daerah, termasuk Padang, Bukittinggi, Pariaman, dan sekitarnya. Banyak warga yang masih tertidur terpaksa keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, gempa ini tidak berpotensi tsunami, tetapi masyarakat tetap diminta waspada terhadap gempa susulan.

“Kami imbau masyarakat tetap tenang dan menghindari bangunan yang berisiko runtuh. Gempa susulan masih mungkin terjadi,” kata Dwikorita.

Sejumlah laporan menyebutkan adanya kerusakan bangunan, terutama di Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Tim dari BPBD Sumatera Barat sudah dikerahkan untuk mengevaluasi dampak gempa dan membantu warga terdampak. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa.

BMKG mengingatkan bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah rawan gempa karena berada di zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Masyarakat diimbau untuk selalu siaga dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi bencana.

Ulama Aceh minta pemerintah segera relokasi pengungsi Rohingya dari basement BMA

 

Pengungsi etnis Rohingya berada di basement gedung Balai Meseuraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, Senin (8/1/2024). 

Banda Aceh  - Ulama Aceh Abi Hasbi Albayuni meminta pemerintah untuk segera merelokasi para pengungsi Rohingya yang berada di rubanah atau basement gedung Balai Meseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh ke tempat penampungan sementara yang lebih layak.

Pimpinan Dayah Thalibul Huda itu menilai basement gedung Balai Meseuraya Aceh tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya itu, yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan.

“Saya melihat ini fasilitas yang tidak layak untuk mereka, sementara kita memiliki fasilitas yang lebih baik. Saya berharap kepada pemerintah Aceh untuk segera relokasi penempatan mereka ke tempat lebih layak, lebih manusiawi,” katanya di Banda Aceh, Senin.

Ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut, salah satunya pilihannya seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh.

Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekkah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya, dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman.

“Secara pribadi saya melihat bahwa seharusnya masyarakat tidak boleh menolak, apalagi ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.

"Pemerintah kita punya fasilitas, ada gedung PMI misalnya. Fasilitas itu berada di suatu gampong, maka masyarakat di situ tidak boleh menolak sebenarnya, dan seharusnya mereka mendukung program pemerintah ini," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, segala sesuatu isu tentang etnis Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar. Sehingga ia mengajak masyarakat Aceh untuk tabayyun atau mencari kejelasan saat menerima berita supaya tidak terpengaruh dengan informasi keliru.

“Jadi kita jangan percaya dengan isu di luar, sementara kita tidak percaya dengan pemerintah kita sendiri, yang (kita, red) bisa langsung bertatap muka, kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanya, bisa langsung tabayyun,” ujarnya.

PLN dan Komisi III DPRA Kolaborasi Dukung Industri Di Aceh

 

DPRA – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (6/1/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor industri di Aceh.

Rapat yang berlangsung di Kantor DPRA membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya kondisi dan rencana sistem kelistrikan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pembangunan listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, electrifying agriculture, potensi pelanggan baru, program diskon tarif listrik dan tambah daya 2025, serta isu tunggakan listrik.

General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyampaikan kondisi kelistrikan Aceh yang saat ini dalam keadaan surplus. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk mendorong investasi di sektor industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saat ini terdapat 4.626 pelanggan tarif industri di Aceh, hanya 0,3 persen dari total komposisi pelanggan PLN di Aceh. Kami sangat berharap dukungan Bapak/Ibu untuk mengundang investor membangun industri di Aceh. Dari sisi kelistrikan, kami siap mendukung penuh,” ujar Mundhakir.

Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi antara PLN Aceh dan DPRA dalam mendorong pengembangan iklim investasi di Aceh. Ia menyoroti potensi kawasan industri yang perlu dioptimalkan, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, BPKS Sabang, Kawasan Industri Kuala Langsa, dan Kawasan Industri Meulaboh/Nagan Raya.

“Pertemuan ini memberikan banyak informasi terkait kelistrikan di Aceh. Kita akan bersama-sama mendorong pengembangan iklim investasi dengan memanfaatkan kawasan industri yang telah tersedia,” kata Aisyah.

Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan akses listrik dapat mendorong perekonomian rakyat, terutama di sektor pertanian dan peternakan.

“Tidak hanya tarif industri yang perlu diperhatikan, tetapi juga penyertaan kelistrikan di kawasan 3T. Hal ini sangat penting untuk mendukung ekonomi rakyat, khususnya mereka yang bertani dan beternak, sehingga mendukung elektrifikasi sektor agrikultur,” ungkap Nurchalis.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLN dan Komisi III DPRA optimistis dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan industri dan perekonomian Aceh.

PLN dan Komisi III DPRA Kolaborasi Dukung Industri Di Aceh

 Senin, 06 Januari 2025 

DPRA – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menghadiri rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (6/1/2025). Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengembangan sektor industri di Aceh.

Rapat yang berlangsung di Kantor DPRA membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya kondisi dan rencana sistem kelistrikan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), pembangunan listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, electrifying agriculture, potensi pelanggan baru, program diskon tarif listrik dan tambah daya 2025, serta isu tunggakan listrik.

General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyampaikan kondisi kelistrikan Aceh yang saat ini dalam keadaan surplus. Ia me

ngajak para pemangku kepentingan untuk mendorong investasi di sektor industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saat ini terdapat 4.626 pelanggan tarif industri di Aceh, hanya 0,3 persen dari total komposisi pelanggan PLN di Aceh. Kami sangat berharap dukungan Bapak/Ibu untuk mengundang investor membangun industri di Aceh. Dari sisi kelistrikan, kami siap mendukung penuh,” ujar Mundhakir.

Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, menegaskan pentingnya kolaborasi antara PLN Aceh dan DPRA dalam mendorong pengembangan iklim investasi di Aceh. Ia menyoroti potensi kawasan industri yang perlu dioptimalkan, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, BPKS Sabang, Kawasan Industri Kuala Langsa, dan Kawasan Industri Meulaboh/Nagan Raya.

“Pertemuan ini memberikan banyak informasi terkait kelistrikan di Aceh. Kita akan bersama-sama mendorong pengembangan iklim investasi dengan memanfaatkan kawasan industri yang telah tersedia,” kata Aisyah.

Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan akses listrik dapat mendorong perekonomian rakyat, terutama di sektor pertanian dan peternakan.

“Tidak hanya tarif industri yang perlu diperhatikan, tetapi juga penyertaan kelistrikan di kawasan 3T. Hal ini sangat penting untuk mendukung ekonomi rakyat, khususnya mereka yang bertani dan beternak, sehingga mendukung elektrifikasi sektor agrikultur,” ungkap Nurchalis.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLN dan Komisi III DPRA optimistis dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan industri dan perekonomian Aceh.

Polresta Banda Aceh gerebek gudang penimbunan BBM, sita 4,2 ton minyak oplosan

Banda Aceh  - Satreskrim Polresta Banda Aceh menggerebek gudang tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 4,2 ton di kawasan Gampong Cot Serui, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

"Kasus ini terungkap berkat adanya informasi dari masyarakat tentang minyak oplosan," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama, di Banda Aceh, Jumat.

Dirinya mengatakan, penggerebekan gudang penimbunan minyak tersebut berawal dari tertangkapnya tiga warga asal Pidie yang selama ini menetap di Ingin Jaya, Aceh Besar, yakni HR (24), MEI (22) dan HD (22), mereka diketahui hendak mengedarkan minyak oplosan.

Para tersangka, kata dia, sebelumnya ditangkap di wilayah Kota Banda Aceh saat membawa minyak pertalite campuran menggunakan mobil minibus Grandmax bernopol BK 9213 CV.

Fadillah menyampaikan, modus para pelaku dalam melakukan aktivitas adalah dengan cara mencampur pertalite dengan minyak mentah asal Aceh Timur, yang kemudian dijual ke pedagang kecil yang ada di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih jauh, akhirnya diketahui tempat atau gudang di mana para tersangka menimbun minyak tersebut, hingga dilakukan penggerebekan.

"Jadi mereka diduga membeli minyak pertalite dari SPBU dengan jumlah tertentu secara berulang kali, kemudian di bawa ke gudang untuk dicampur dengan minyak mentah asal Aceh Timur, kemudian diedarkan ke para pedagang eceran di pinggir jalan," ujarnya.

Dalam penggerebekan ini, lanjut dia, petugas menyita sejumlah jerigen dan tandon berisi bahan bakar jenis pertalite murni, jerigen berisi minyak campuran dan minyak mentah, mesin pompa serta lainnya dari gudang tersebut.

Dari kasus ini, polisi juga menemukan barang bukti berupa mobil pengangkut, tiga tandon berisi 3.000 liter pertalite, 35 jerigen ukuran 35 liter berisi 1.225 liter minyak campuran, serta tiga unit mesin pompa minyak.

"Selain itu, juga ada barang bukti lainnya seperti jerigen kosong, termasuk tiga unit handphone berbagai jenis yang kita amankan," katanya.

Saat ini, para tersangka masih ditahan di Polresta Banda Aceh untuk diproses hukum lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 54 dan 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

"Ketiga tersangka terancam dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah," ujarnya.

Dirinya menambahkan, pengungkapan ini juga sesuai arahan Kapolri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas menyatakan akan memberantas serta menindak mafia BBM bersubsidi di Indonesia.

"Untuk kasus ini juga masih kita dalami untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, siapa pemasok minyak mentah tersebut dan lainnya," demikian Kompol Fadillah.

Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia akibat stroke

 

Perempuan penyanyi legendaris Indonesia Titiek Puspa saat menghadiri konser bertajuk "Peluncuran Album Perdana Lagu-lagu Ciptaan WR Soepratman" di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Jumat (10/11).

Jakarta - Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun padaKamis pukul 16.30 WIB.

"Telah wafat sekitar pukul 16:30, Eyang Titiek Puspa di RS Medistra," kata manajer Titiek Puspa.

Kabar tersebut juga disampaikan oleh label musik Musica Studio. Pihak label mendoakan amal dan kebaikan penyanyi lintas generasi tersebut diterima di sisi Tuhan.

"Semoga Amal Ibadah dan Kebaikan Eyang Titiek Puspa di terima dan ditempatkan di tempat terbaik Allah SWT," kata Musica Studio.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melalui unggahan di akun media sosial X miliknya menyampaikan ucapan selamat jalan dan memanjatkan doa untuk Titiek.

Sebelumnya, pengamat musik Stanley Tulung melalui media sosial Instagram mengabarkan bahwa Titiek Puspa diduga mengalami stroke dan harus menjalani operasi.

"Bangun tidur dengar kabar kalau penyanyi senior @titiekpuspa_official kena stroke di Studio Trans TV dan langsung di operasi dini hari jam 01-03 tadi. Semoga lekas sembuh seperti semula yah Tante Titiek. Aamiin YRA," demikian disampaikan Stanley Tulung.

Hj Sudarwati yang lebih populer dengan panggilan Titiek Puspa dikenal sebagai penyanyi dan musisi legendaris lintas generasi kelahiran 1 November 1937.

Selain menyanyi dan menulis lagu, Titiek juga berakting dalam beberapa film seperti "Karminem", "Inem Pelayan Sexy", dan "Apanya Dong".

Biologi USK tanam mangrove upaya pelestarian lingkungan di Aceh

 

Sejumlah peserta ikut melakukan melakukan penanaman mangrove bersama Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala di pesisir Lampulo Banda Aceh, Kamis (7/11/2024).

Banda Aceh - Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan penanaman mangrove di pesisir Lampulo Banda Aceh, sebagai upaya untuk merehabilitasi lingkungan sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

Ketua Departemen Biologi FMIPA Prof Lenni Fitri, Kamis, mengatakan penanaman mangrove ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam rangka rapat kerja nasional Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) di Aceh.

"Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk rehabilitasi lingkungan, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan,” katanya dalam keterangan di Banda Aceh.

Penanaman mangrove ini juga bekerjasama Program Studi Pendidikan Biologi FKIP USK dan Program Studi Biologi Saintek UIN Ar-Raniry. Turut melibatkan dosen, mahasiswa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Pelabuhan Perikanan Lampulo, dan Asosiasi Pemuda Peduli Mangrove Kutaraja (Pemangku) dan unsur masyarakat lainnya.

Menurut Prof Lenni, dukungan penuh dari berbagai pihak menunjukkan pentingnya sinergi antara dunia akademik, pemerintahan, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir.

Kata dia, penanaman mangrove ini salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan pesisir, mencegah abrasi, serta memperbaiki kualitas ekosistem laut. Aksi ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan berkelanjutan.

“Mangrove yang ditanam di kawasan Lampulo diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan menjadi habitat alami bagi berbagai jenis biota laut.

Selain itu, Rakernas Konsorsium Biologi Indonesia tahun ini Tanah Rencong juga diharapkan dapat memupuk kerjasama antar institusi pendidikan dan pemerintahan dalam menghadapi isu lingkungan.

Selain itu, Rakernas Konsorsium Biologi Indonesia tahun ini Tanah Rencong juga diharapkan dapat memupuk kerjasama antar institusi pendidikan dan pemerintahan dalam menghadapi isu lingkunga

“Dengan terselenggara kegiatan ini, kolaborasi antara akademisi dan praktisi lokal dapat semakin erat, membawa kontribusi positif dalam upaya pelestarian lingkungan,” ujarnya.

PLN Hadirkan Energi Bersih dan Inovasi Terangi PON Aceh-Sumut

 

Banda Aceh, 17 September 2024– Dalam upaya mendukung kelancaran perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menggunakan berbagai inovasi teknologi untuk menjamin ketersediaan listrik optimal di semua arena pertandingan atau venue.

Hal itu diungkapkan oleh General Manager PLN UID Aceh Mundhakir dalam konferensi pers bertajuk “PLN Terangi Semangat PON XXI: Energi Optimal untuk Prestasi Maksimal” di Media Center Wilayah Aceh, Selasa (17/9/2024).

PLN dikatakannya menerapkan beberapa teknologi terbaru untuk menjamin kelancaran suplai listrik selama gelaran PON XXI, antara lain Teknologi Anti Kedip, Mini SCADA, penggunaan energi terbarukan, serta Aceh Command Center.

Teknologi Anti Kedip menjadi salah satu langkah strategis yang disiapkan. Teknologi ini berupa penyediaan cadangan baterai (Uninterruptible Power Supply/UPS) dan Generator Set (genset) di setiap arena pertandingan.

“Teknologi Anti Kedip ini memastikan suplai listrik tetap berjalan meskipun terjadi gangguan tak terduga, sehingga kegiatan olahraga tidak terganggu,” ujar Mundhakir.

Selanjutnya, PLN juga memanfaatkan teknologi Mini SCADA yang memungkinkan pemantauan real time terhadap konsumsi listrik di venue-venue PON. Teknologi ini tidak hanya memantau beban listrik, tetapi juga memberikan peringatan dini jika ada potensi gangguan.

“Mini SCADA akan membantu kami memastikan aliran listrik tetap aman dan stabil, serta memungkinkan pengalihan pasokan jika diperlukan,” jelas Mundhakir.

Untuk mendukung energi yang lebih ramah lingkungan, PLN juga memperkenalkan pemanfaatan energi terbarukan dari sistem pembangkit yang ada di Aceh.

Mundhakir berharap, penggunaan energi terbarukan dalam PON XXI dapat menunjukkan komitmen PLN terhadap lingkungan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mendukung energi bersih.

Inovasi lain yang diperkenalkan adalah Aceh Command Center, pusat kendali terpadu yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile.

Laporan dari masyarakat akan langsung terhubung ke Aceh Command Center, yang kemudian mengoordinasikan penanganan dengan posko PLN terdekat. “Teknologi ini memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelancaran pasokan listrik selama PON,” terang Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Aceh, Nurlana, saat yang sama.

Teknologi ini berfungsi tanpa batasan jarak dan waktu, memudahkan masyarakat melaporkan gangguan kelistrikan kapan saja dan di mana saja. “Dengan inovasi-inovasi ini, PLN terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak hanya dalam mendukung PON XXI, tetapi juga untuk masyarakat Aceh secara keseluruhan,” tutup Nurlana.

Dengan dukungan teknologi dan komitmen kuat dari PLN, penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut diharapkan tidak hanya mencetak prestasi di bidang olahraga, tetapi juga menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan energi listrik yang andal dan berkelanjutan. 

PLN akan Padamkan Listrik Bergilir di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang

BANDA ACEH - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh akan melakukan pemadaman listrik secara bergilir selama lima hari. Pemadaman akan dilakukan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. 

“Untuk keselamatan dan keamanan pelaksanaan pekerjaan PT PLN UP3 Banda Aceh, maka akan melakukan pemadaman jaringan listrik,” kata Manajer PT PLN UP3 Banda Aceh, Eka Rahma Daniati, kemarin. 

Dia menyampaikan pemadaman dilakukan karena adanya perbaikan untuk pemeliharaan jaringan listrik sebagai upaya peningkatan kehandalan pasokan tenaga listrik di UP3 Banda Aceh. Pemadaman dilakukan mulai dari 11 sampai 15 Agustus 2024.

PT PLN UP3 Banda Aceh juga turut menyampaikan permohonan maaf terkait pemadaman akibat adanya pekerjaan tersebut. Eka mengingatkan kepada warga untuk melakukan persiapan seperlunya.

Pemadaman pada 11 Agustus 2024 mulai dari pukul 09.30 hingga 12.30 WIB, yakni seputaran kampus Universitas Syiah Kuala (USK), Limpok, Rukoh, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Jalan T Nyak Arif, Jalan Lingkar Kampus, dan Perumahan Dosen USK.

Lalu Beurabung, Tungkop, Lamduro, Lambitra, Lampuja, Lamklat, Lamreh, Siem, Lam Alue, Lambiheu, Lambaro Angan, Miruk Taman, Lampeudaya, Miruk Lamreudeup, Klieng Cot Aron, Lamseunong, serta Cot Paya.

Pemadaman 12 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB, yakni Jalan Rama Setia, Lampaseh Aceh, Alue Deah Teunong, Deah Baro, Deah Gelumpang, Lambhung, Pie, dan Jalan Sultan Iskandar Muda,  Selanjutnya daerah Cot Lam Kuweuh, Balng Oi, Punge Ujong, Pabri Es Lambung-Balohan, Jaboi, Beurawang, Keuneukai, dan Pasir Putih.

Hari yang sama mulai pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB, pemadaman di daerah Jalan Ateung, Ajuen, Lam Hasan, Payatieng, Lam Lumpu, Lam Geu Eu, Rima Jeuneu, Rima Keunerum, Lam Keumok, Lam Rukam, Gurah, Lam Isek, dan Lam Manyang, Baro.

Kemudian Lam Teh, Lam Awee, Lam Tutui, Meunasah Tuha, Lam Teungih, Lam Guron, Lam Badeuk, Lam Baro Neujid, Lam Pageu, dan Ujung Pancu.

Pemadaman 13 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB, mulai dari Siron, Gani, Ateuk Lueng Ie, Bakoy, Bueng Ceukok, Cot Gendreut, Lamme, Gue, Paya U, Ajee Rayeuk, Ajee Cut, Krueng Anoe, Cot Kareung, Perum Kuta Baroe, dan Cot Alue.

Lalu Seupeu, Kilang Padi Meutuah Baro, Kilang Padi Rahmat ILahi, SMAN Modal Bangsa, Poliven, Cot Damar, Panton, Gapang, Teuping Layeu, Iboih, Gua Sarang, dan Kilometer 0.

Sementara pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB, yakni Cot Malem, Cot Mancang, Cot Bagi, Bueng Pageu, Cot Beut, Mess AURI, Lanud, Perumahan IOM, Perumahan Griya Angkasa, Jalan Blang Bintang-Radar, Empee Awe, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Kebun Kurma.

Pemadaman pada 14 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB, di Simpang 7 Ulee Kareng, Pasar Ulee Kareng, Miruk, Ilie, Lamglumpang, Lamteh, Pango Raya, dan Jalan Prof Ali Hasyimi.

Daerah Kantor PU, Kantor OJK, Lambaro Tunong dan seluruh Kecamatan Lembah Seulawah-Cot Bau, Maimun Saleh, Almujadid, Ujung Kareng, dan Ie Meulee.

Pemadaman pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB, mulai dari Simpang 7 Ulee Kareng, Kompleks BRI Ulee Kareng, Lamreung, Lueng Ie, Jalan Lamreung, Jalan Kebon Raja, dan Ie Masen.

Pemadaman pada 15 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB hingga 12.30 WIB, seputar Jalan Lintas Banda Aceh-Medan, Sihom, Seuot Baroh, Krueng Lamkareung, Indrapuri, Lambeugak, Kemireu, Maheng, Lampanah, arah Waduk Keliling, Adhi Beton, Lamkleng, Cot Glie, Bueng Simek, Cot Kuala, Anoi Itam, Reuteuk Aron, dan Ujung Kareung.

Kemudian pemadaman pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB, hanya daerah Cot Mancang dan sekitarnya.

Majelis hakim tolak eksepsi tiga terdakwa korupsi BPRS

 

Tiga terdakwa tindak pidana korupsi mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu (17/1/2024).

Banda Aceh - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak eksepsi atau nota keberatan tiga terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi penyertaan modal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Putusan penolakan tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Hamzah Sulaiman serta didampingi Ani Artati dan R Deddy Harryanto masing-masing sebagai hakim anggota dalam putusan sela pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu.

"Menolak eksepsi para terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya," kata majelis hakim.

Adapun tiga terdakwa tindak pidana korupsi penyertaan modal pada BPRS Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yakni Khairum Hafis, Yusrizal, dan Zamri.

Ketiganya hadir ke persidangan didampingi penasihat hukum. Sidang juga dihadiri jaksa penuntut umum (JPU) Siara Nedy dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Bireuen.

Pada persidangan sebelumnya, kata majelis hakim, para terdakwa dan penasihat hukumnya dalam eksepsi atau keberatan terdakwa dakwaan JPU menyatakan dakwaan disusun tidak cermat dan tidak sesuai Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, penetapan dan penangkapan para terdakwa sebagai tersangka kabur serta perkara disusun prematur. Perkara juga disusun tidak lengkap serta tidak jelas tindak pidana apa yang dilakukan para terdakwa.

Namun, setelah mencermati dakwaan JPU serta eksepsi para terdakwa dan penasihat hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sudah disusun dengan cermat

"Majelis hakim menilai dakwaan sudah disusun secara jelas termasuk tindak pidana dilakukan terdakwa. Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh juga berhak menyidangkan perkara tersebut," kata majelis hakim.

Menyangkut keberatan penetapan dan penangkapan, majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan.

"Berdasarkan berbagai pertimbangan, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi," kata majelis hakim.

Sebelumnya, JPU Siara Nedy dalam dakwaannya menyatakan ketiga terdakwa terlibat tindak pidana korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada BPRS Kota Juang sebesar Rp1,5 miliar. Penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun anggaran 2019 dan 2021.

Penyertaan modal tersebut sebagai bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah. Namun, penyertaan modal tersebut tidak sesuai aturan perundang-undangan, sehingga merugikan keuangan negara, kata JPU.